Sejarah Singkat


A.    Permasalahan

Selama ini fungsi layanan publik yang merupakan perizinan dan non perizinan terletak di SKPD yang membidangi suatu Tugas Pokok, Permasalahan tersebut menimbulkan dampak bagi masyarakat karena terlalu banyak prosedur dan berbelit-belitnya pengurusan izin yang harus dilalui, masyarakat harus mengurus perizinan dan non perizinan ke SKPD yang apabila lebih dari satu jenis izin bias memakan waktu pengurusan yang lama dikarenakan adanya izin yang terletak pengurusannya di dua SKPD yang berbeda dengan dua prosedur yang berbeda pula dengan adanya Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Rokan Hulu, hal tersebut dapat dipermudah dengan adanya SOP (Standard Operating Procedure) atau Prosedur tetap yang jelas pada setiap jenis pelayanan.   

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 27 tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit di Daerah.

Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Rokan Hulu adalah SKPD baru di Kabupaten Rokan Hulu dan sesuai instruksi lisan Bapak Bupati Rokan Hulu Kantor Perizinan haruslah dapat memberikan Pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat.

Kondisi Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan SKPD baru yang masih dalam proses pembenahan dan membutuhkan penataan administrasi.

Bertolak dari hal tersebut yang merupakan langkah awal bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk membentuk sebuah lembaga pelayanan yang berada pada satu atap pada saat itu adalah dengan melakukan perbandingan dengan Kabupaten Jembrana Propinsi Bali. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Jembrana Propinsi Bali telah lebih dulu membentuk unit pelayanan satu atap dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan ekternal Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Rokan Hulu, maka dapat teridentifikasi Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities), dan Tantangan (Threats) yang berguna sebagai alat bantu menentukan Strategi yang tepat dalam pencapaian visi dan misi Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Rokan Hulu, yaitu sebagai berikut:

a.     KEKUATAN (STRENGTH)
Kekuatan yang dimiliki diantaranya :
1.    Peraturan Perundang-undangan yang jelas.
2.    Komunikasi yang baik antar bidang.
3.    Pelayanan Prima kepada Masyarakat
4.    Manajemen yang kondusif.
5.    Koordinasi dan Komunikasi yang baik dengan Satuan Kerja terkait.
6.    Kerja sama baik daerah, Propinsi maupun Pemerintah Pusat

b.     KELEMAHAN (WEAKNESS)
Beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan diantaranya :
1.    Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Masih Kurang.
2.    Belum adanya program software untuk aplikasi perizinan dan non perizinan.
3.    Pendanaan dari APBD yang kurang memadai untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan.
4.    Kurangnya sarana operasional untuk pengecekan lapangan

c.     PELUANG (OPPORTUNITY)
Beberapa Peluang yang dapat dimanfatkan seperti :
1.    Banyaknya Pengusaha yang belum memiliki izin.
2.    adanya upaya penertiban perizinan.
3.    Adanya kesempatan untuk mengadakan bimbingan teknis perizinan dalam meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) .
4.    Hubungan kerja yang baik dari Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5.    Kesempatan mengadakan Studi banding ke Kabupaten yang terbaik di Indonesia.

d.     TANTANGAN (THREAT)
Beberapa tantangan yang perlu diantisipasi diantaranya :
1.    Masyarakat belum mengetahui keberadaan Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Rokan Hulu dan jenis perizinan yang ditangani.
2.    Banyaknya Pengusaha yang tidak memiliki izin karena kurang simplenya persyaratan perizinan.
3.    Rendahnya dukungan dinas mengenai perizinan yang dilimpahkan.